Ombudsman RI Rilis Daftar Kab/Kota di Sulsel yang Masuk Zona Hijau, Kuning dan Merah

oleh -Dibaca sebanyak 172 kali
Penganugrahan

Bulukumbapos.com – “Ombudsman RI menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab pada Rabu (27/11/2019) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Subhan Djoer Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel berpose dengan Indah Putri Indriani Bupati Luwu Utara usai menerima penghargaan

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan bahwa: “Tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial. Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi”. Demikian dikutip dari siaran pers Ombudsman RI pertanggal 27 November 2019

Lalu, bagaimana dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?

Subhan Djoer, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel kepada Bulukumbapos.com merilis beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk kategori Hijau, Kuning dan Merah:”Yang zona hijau yaitu Gowa, Takalar, Pangkep, Barru, Pare pare, Bone, Soppeng dan Luwu Utara. Sementara zona kuning Makassar dan Bulukumba dan Zona merah adalah Jeneponto.

Survey ini dilakukan sejak tahun 2013, dan tahun ini Sulsel meraih terbanyak dibandingkan tahun sebelumnya, tahun lalu saja cuma satu yang hijau yakni Kab. Sinjai, sementara Kota Makassar yang disurvey sejak tahun 2013 tapi sampai saat ini belum hijau. Sebelumnya yang terbanyak hijau pada tahun 2017, ada 4 Kabupaten yaitu Palopo, Pinrang, Bantaeng dan Provinsi Sulawesi Selatan, baru tahun ini sampai 8 yang hijau.

Tahun 2020 semua kabupaten/kota di Indonesia akan disurvey termasuk 24 di Sulsel, sebagai bentuk Kepatuhan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan hasil survey dari Ombudsman RI ini akan menjadi bahan pertimbangan Bappenas terkait Rencana Anggaran Pusat yang akan diberikan ke daerah.
Penulis: ikhwan_bp
Follow Instagram@bulukumbapos