Raker APDESI, Bupati Bulukumba: Kades Harus Malu Kalau Masih Ada Warganya yang Miskin

oleh -Dibaca sebanyak 36 kali
Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali saat membuka Rapat Kerja Apdesi Bulukumba

BULUKUMBA – BP – Sebulan setelah dilantik pada 4 Februari 2019 yang lalu, para pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bulukumba, menggelar rapat kerja (raker) untuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama periode kepengurusan yang diketuai oleh Rais Abdul Salam alias Aplus yang juga merupakan Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa.

Wakil Bupati Bulukumba bersama Forkopimda turut menghadiri Rapat kerja Apdesi

Menurut Rais Abdul Salam, kegiatan raker yang dilaksanakan bukan eforia atau pun hanya menggugurkan kewajiban saja. Namun raker tersebut sebagai bagian dari semangat para kepala desa dalam memajukan desa si Kabupaten Bulukumba.

“Sahabat-sahabat kita di APDESI memikul nasib ratusan ribu warga Bulukumba. Olehnya itu jadikan pertemuan ini sebagai panggung gagasan yang terukur,” pinta Rais Abdul Salam saat menyampaikan laporannya saat pembukaan raker yang dilaksanakan di Hotel Anda Beach Tanjung Bira. Senin 4 Maret 2019.

Sementara itu Ketua APDESI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rahayu mengungkapkan harapannya agar para kepala desa tidak tersangkut di ranah hukum dari pengelolaan dana desanya, mengingat anggaran pembangunan banyak dikucurkan ke desa. APDESI, kata Rahayu adalah rumah bersama sebagai wadah dalam mensinergikan langkah dalam membangun desa.

“Terkait pengelolaan dana desa, tidak boleh ada kepala desa yang merasa jago dengan melabrak aturan. Semua (dana desa) harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” beber Rahayu.

Bupati AM Sukri Sappewali, yang membuka kegiatan raker mengungkapkan jika para kepala desa adalah ujung tombak dari NKRI. Sebagaimana Nawacita Presiden RI yang membangun Indonesia dari pinggiran, maka peran kepala desa dalam pembangunan, kata AM Sukri Sappewali sangat strategis, oleh karena yang disebut pinggiran itu adalah wilayah-wilayah desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, Bupati dua periode ini meminta para kepala desa untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di wilayahnya, termasuk memperbaiki layanan publik di desanya.

“Kepala desa seharusnya malu, jika ada warganya yang miskin ditemukan oleh LSM. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kepala desa,” tegasnya.

Pada acara tersebut. Bupati memberikan kesempatan kepada Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres Bulukumba untuk memberikan pencerahan dan dialog dengan para kepala desa agar dalam pengelolaan anggaran desa tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.(**ikhwan)