Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Dukcapil, Ini Tuntutannya.!

oleh -
Unras Mahasiswa di Kantor Dukcapil Bulukumba
Unras Mahasiswa di Kantor Dukcapil Bulukumba

BulukumbaPos – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Bulukumba (FKPP B), berunjuk rasa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), di jl.Ahmad Yani Kota Bulukumba, Senin (17/9/2018).

Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa. Diantaranya kepengurusan KTP elektronik yang dinilai memerlukan waktu lama, hingga memicu munculnya Calo dan pungutan liar (Pungli). Hal tersebut dinilai mempersulit masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Kelompok pngunjuk rasa ini meminta Kadis Dukcapil Andi Mulyati Nur untuk dicopot dari jabatannya, serta dilakukan evaluasi kinerja untuk seluruh pegawai Disdukcapil.

“Disdukcapil mempersulit masyarakat. Contoh saja dalam kepengurusan Akta Kelahiran. Diharuskan kepengurusannya dilakukan oleh keluarga yang tertera dalam KK (Kartu Keluarga),” kata salah satu orator, Muh Basri Lampe.

Padahal dalam Peraturan Kementerian  dalam Negeri (Kemendagri) No 9 tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 huruf D dijelaskan bahwa KTP elektronik orang tua/wali/pelapor/pemohon, disebut sebagai persyaratannya.

Kadis Dukcapi Mulyati Nur memberi kesempatan pada para pengunjuk rasa untuk melakukan audiens, namun pengunjuk rasa enggan untuk menerima permintaan tersebut. Menurut pengunjuk rasa, sesuai hasil konsolidasinya, mereka harus melanjutkan aksi dititik selanjutnya, yakni di Kantor Bupati Bulukumba.

Saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan pendemo, Andi Mulyati Nur mengaku berterima kasih. Menurutnya aksi unjuk rasa tersebut, justru mengigatkan pihaknya untuk semakin menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi.

Namun ia menjelaskan, mempersulit kepengurusan akta kelahiran sesuai yang dituduhkan oleh demonstran sama sekali tidak benar.

“Kami tidak mempersulit. Namun kami menghindari adanya oknum yang memanfaatkan, apa lagi ini data kependudukan. Dan ada persyaratan yang harus dipenuhi, tidak serta merta langsung selesai,” ujarnya.

Mulyati Nur juga membantah, jika proses percetakan KTP elektronik sengaja dibuat lama, dan mempersulit masyarakat.

Menurut Mulyati, selain karena gangguan jaringan karena telah menggunakan sistem online, juga biasanya ada dokumen yang menjadi syarat yang tidak lengkap.

“Kemudian dari masyarakat itu sendiri yang tidak paham akan kepengurusan kependudukan. Kalau dituduh tidak cepat, logikanya dimana. Sekarang sudah 94 persen yang sudah kita rampungkan,” jelas mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba ini. (**wan_bp)