HNSI Bulukumba Minta SPDN Bentenge Segera Difungsikan, HSSE Pertamina Periksa Sapras

oleh -Dibaca sebanyak 56 kali
HSSE Pertamina meninjau langsung SPDN Bentenge

BulukumbaPos.com – Sebanyak 6 orang dari Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Pertamina berkunjung langsung ke Kabupaten Bulukumba dalam rangka meninjau sarana dan prasana (Sapras) Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang terletak di Kelurahan Bentenge (samping pelelangan ikan) kota Bulukumba, Rabu (4/3/2021) sore.

PT Pertamina (Persero) siap memperbanyak SPDN Transportable atau diler solar bergerak agar akses dan kepastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan lancar.

Kedatangan Tim HSSE yang dipimpin Efendi merupakan tindaklanjut HSEE berdasarkan surat usulan pengoperasian yang dilayangkan oleh KSU Kencana Bahari pada bulan Februari 2021.

Menurut Efendi, Manajemen PEPC ADK dan seluruh pekerja berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis secara aman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PEPC ADK menerapkan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

“Operasional Kontrak dan Surat Persetujuan Operasi SPDN/SPBN. Pertamina memeriksa fisik bangunan SPDN/SPBN, aspek teknik,dan HSSE”, kata Efendi.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Wilayah Kabupaten Bulukumba, Andi Mauragawali yang sebelumnya mendesak PT Pertamina Persero Wilayah VII Sulawesi untuk segera menerbitkan izin operasional SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) milik KSU Kencana Bahari mengapresiasi respon Pertamina.

“HNSI tentunya mengapresiasi respon dan action pihak Pertamina terkait dengan SPDN di kelurahan Bentenge, Kami berharap Pertamina segera merekomendasikan untuk melakukan penjualan agar subsidi BBM bisa sampai ke tangan nelayan dengan harga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”, singkat Opu yang dikonfirmasi melalui telpon selulernya.

Senada dengan Ketua HNSI Bulukumba, Manajer KSU Kencana Bahari Muh Darwis K yang juga aktivis dari Lidik Pro juga menuturkan harapan yang sama.

Sistem ini diharapkan bisa beroperasi bulan depan dan berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Ini memastikan nelayan dapat BBM bersubsidi dan tidak akan salahgunakan,” tuturnya. (*BCHT)